Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pemberian public service obligation (PSO) kepada PD Dharma Jaya. PSO ini diperlukan untuk mendukung tugas PD Dharma Jaya dalam memenuhi kebutuhan daging bersubsidi terutama bagi pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Program daging bersubsidi ini tidak akan terganggu

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menuturkan, PD Dharma Jaya bisa menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dengan diberikannya down payment (DP) PSO yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Program daging bersubsidi ini tidak akan terganggu," kata Sandi, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/11).

Dijelaskannya, terkait bisnis dari PD Dharma Jaya ke depan akan didukung oleh Pemprov DKI dari segi pengadaan dan kemandirian pangan.

"Saat ini, PD Dharma Jaya masih memiliki dana yang cukup untuk menjalankan tugas," katanya.

Sandi menambahkan, rapat terbatas bersama PD Dharma Jaya, PT Bank DKI, Asisten Perekonomian, Biro Perekonomian, Dinas KPKP, dan BPKP, sudah dilakukan. Hasilnya, dalam rapat tersebut PT Bank DKI juga menyanggupi jika PD Dharma Jaya membutuhkan pinjaman.

"PT Bank DKI dengan senang hati memberikan suntikan modal usaha jika diperlukan," tandasnya.